Nih Rangkuman Materi Ips Kelas Viii

Disini akan kita pelajari tentang materi IPS, khususnya kelas VIII . Mungkin anda sekalian kadang merasa pusing tentang materi IPS yang begitu banyaknya . tapi menurut saya untuk materi IPS Saya sukai. apalagi tentang materi zaman dulu tentang sejarah sejarah berdirinya bangsa Indonesia. karena kita sebagai warga Indonesia harus mengetahui tentang sejarah Negara kita sendiri.

Walaupun kita tidak ikut berperang melawan penjajang untuk membantu kemerdekaan Indonesia. layaknya kita tau tentang sejarah kemerdekaan dan sejarah setelah kemerdekaan negara kita. langsung aja kita bahas disini tentang Materi IPS Khususnya untuk Kelas VIII.

1. Bab 10

Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia karena Jepang mengebom Pearl Harbour (Pangkalan Militer Amerika Serikat) yang menjadi pangkalan Sekutu. Mulai tahun 1943 kekuatan Jepang mulai melemah. Ketidaberdayaan Jepang semakin terlihat ketika Pulau Saipan jatuh ke tangan Sekutu. Agar mendapat simpati dan bantuan dari rakyat Indonesia dalam Perang Pasifik, Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan.

Selain janji itu, Jepang ingin membangun Asia Timur Raya dan juga Jepang akan membebaskan bangsa Asia dari belenggu penjajahan Eropa. Sebagai realisasinya, Letjen Kumakici Harada mengusulkan membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/Dokuritsu Junbi Coosakai). BPUPKI didirikan pada 1 Maret 1945. Upacara peresmian anggota BPUPKI dilakukan di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta (sekarang gedung Departemen Luar Negeri). Ikut hadir dalam upacara peresmian tersebut adalah Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano.

BPUPKI memiliki anggota sebanyak 67 orang bangsa Indonesia ditambah 7 orang dari golongan Jepang. BPUPKI diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan dibantu oleh dua orang ketua muda yaitu R.P. Suroso dan Ichibangse dari Jepang. Selama masa tugasnya, BPUPKI mengadakan sidang dua kali yaitu:

Sidang pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membicarakan mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei Mr. Mohammad Yamin mengajukan lima rancangandasar negara Indonesia Merdeka yang disebutnya Lima Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia.
Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo mengajukan lima rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengajukan lima rancangan dasar negara Indonesia Merdeka, dimana di dalamnya ada konsep Internasionalsme. Setelah sidang resmi pertama, ada masa reses hingga tanggal 10 Juli 1945.
Pada masa reses itu, diselenggarakan sidang tidak resmi yang membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI. Selanjutnya dibentuk panitia kecil yang beranggotakan Sembilan orang, sehingga dikenal dengan nama Panitia sembilan. Anggota Panitia sembilan yaitu:

Ir. Soekarno , Drs. Mohammad Hatta,Mr. Mohammad Yamin,Mr. Ahmad Subardjo,Mr. A. A. Maramis, Abdul Kadir Muzakir, Wachid Hasyim, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso.

Panitia Sembilan diketuai oleh Ir. Soekarno dan bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan bersidang dan menghasilkan keputusan-keputusan berikut:

– Suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani. Oleh Mr. Mohammad Yamin hasil Panitia Sembilan diberi namaJakarta Charter atau Piagam Jakarta. Berikut ini isi Piagam Jakarta:

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah melalui berbagai kompromi, Piagam Jakarta perlu diadakan perubahan pada sila pertama yaitu dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Perubahan seperti ini cukup beralasan karena masyarakat Indonesia menganut agama yang heterogen.

– Rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan atau preambulnya yang disusun oleh sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Prof. Dr. Mr. Supomo.

Sidang kedua tanggal 10 – 16 Juli 1945, membahas rancangan undang-undang dasar (UUD), yang diserahkan kepada Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini menyetujui Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan UUD. Selain itu juga dibentuk panitia kecil Perancang UUD 1945 yang diketuai oleh Supomo. Anggota Panitia kecil adalah Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R.B. Singgih, Sukiman, dan Agus Salim. Berikut ini hasil kerja panitia kecil yang dilaporkan tanggal 14 Juli 1945:

Pernyataan Indonesia Merdeka.
Pembukaan Undang-Undang Dasar (Preambul).
Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh).

Di dalam kedua sidang BPUPKI tersebut terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

Sidang BPUPKI I:

Golongan Islam menginginkan Indonesia ditegakkan menurut syariat Islam.
Golongan Nasionalis yang menginginkan Indonesia ditegakkan berdasarkan paham kebangsaan.

Sidang BPUPKI II:

memperdebatkan bentuk Negara kerajaan (monarki), negara Islam, negara federal, dan Negara republic, meski akhirnya dipilihlah bentuk negara republik.

Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai). PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno.

Sementara itu, keadaan Jepang semakin terjepit setelah dua kota di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom yang dijulukilittle boy dijatuhkan di kota Hiroshima dan menewaskan 129.558 orang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Akibat kedua kota tersebut dibom, Jepang menjadi tidak berdaya sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

2. Bab 11

Peristiwa internasional pengeboman Nagasaki dan Hirosima (dua kota industri) menyebabkan kekuatan Jepang makin lemah. Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Hal yang paling diharapkan bangsa Indonesia dengan berakhirnya Perang Dunia II adalah kemerdekaan Indonesia.

Penyerahan Jepang kepada Sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada masalah yang cukup berat, yaitu kekosongan kekuasaan(vacuum of power). Jepang masih tetap berkuasa atas Indonesia, sementara pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka belum datang. Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia.

Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka itu antara lain Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Mereka adalah Ir. Soekarno,

Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Moh. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Karena masing-masing mempertahankan alasannya, maka terpaksa golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, dengan pertimbangan agar Sukarno-Hatta sama sekali terlepas dari pengaruh dan tekanan Jepang. Mr. Ahmad Subardjo, seorang tokoh golongan tua merasa prihatin atas kondisi bangsanya dan terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan secepat mungkin.

Untuk tercapainya maksud tersebut, Soekarno Hatta harus segera dibawa ke Jakarta, dengan lebih dulu meyakinkan golongan muda. Sesampai di Jakarta langsung menuju rumah Laksamana Muda Maeda untuk menyusun Teks Proklamasi. Setelahteks jadi, Soekarno mengusulkan agar teks ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Para pemuda tidak mau karena sebagian yang hadir adalah anggota PPKI, yang merupakan bentukan Jepang.

Kemudian Sukarni mengusulkan agar penanda tangan adalah Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan dietujui. Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik konsep teks proklamasi dengan beberapa perubahan, kemudian ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Ir. Soekarno. Melalui berbagai cara dan media, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri, meskipun pada kenyataannya belum sempurna sebagai suatu negara, pemerintahan yang sah belum dibentuk.

Oleh karena itu langkah yang diambil oleh para pemimpin negara melalui PPKI adalah menyusun konstitusi negara dan membentuk alat kelengkapan Negara. Untuk itu PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang Pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah:

Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
Membentuk Komite Nasional (Daerah).
Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri Negara.

Sidang PPKI yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan:

Pembentukan Komite Nasional
Membentuk Partai Nasional Indonesia
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Para pemuda kurang setuju pembentukan BKR dan menghendaki pembentukan tentara nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tokoh yang ditunjuk sebagai panglima besar TKR adalah Jenderal Sudirman.

Kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Peran pemuda sangat penting dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaa Indonesia. Beberapa peristiwa sebagai wujud dukungan rakyat secara spontan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia antara lain:

Pertempuran Lima Hari di Semarang yang dilatarbelakangi oleh penembakan terhadap dr. Karyadi oleh pasukan Jepang saat sedang meneliti cadangan air minum.
Insiden di Surabaya terjadi karena Belanda mengibarkan bendera Merah Putih Biru di Hotel Yamato.
Rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19-9-1945, yang memiliki makna adanya semangat pantang mundur rakyat dalam membela kemerdekaan.

3. Bab 12

Bentuk-bentuk hubungan sosial dibedakan menjadi hubungn social asosiatif dan disosiatif. Bentuk hubungan sosial asosiatif meliputi kerja sama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi.Bentuk hubungan disosiatif meliputi persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau perselisihan. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat.

Ciri-ciri atau karakteristik pranata sosial antara lain mempunyai simbol, tata tertib dan tradisi, nilai, tujuan, usia lebih lama serta memiliki alat kelengkapan.Berdasarkan perkembangannya, pranata sosial dibedakan menjadi crescive institutions danenacted institutions. Berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat, pranata social dibedakan menjadi basic institutions dan subsidiary institutions. Berdasarkan penerimaan masyarakat, pranata sosial dapat dibedakan menjadi approved institutions dan unsanctioned institutions.
Berdasarkan faktor penyebarannya pranata sosial dibedakan menjadi general institutions dan restricted institutions.Berdasarkan fungsinya, pranata sosial dibedakan menjadi cooperative institutionsdan regulative institutions. Macam-macam pranata sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat antara lain pranata keluarga, pranata agama, pranata ekonomi, pranata pendidikan, dan pranata politik.

Pranata keluarga mempunyai peran atau fungsi antara lain, fungsi reproduksi, fungsi keagamaan, fungsi ekonomi, fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, fungsi penentuan status, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan. Pranata agama memiliki beberapa fungsi antara lain, fungsi ajaran atau aturan, fungsi hukum, fungsi ritual, dan fungsi transformatif.

Pranata ekonomi memiliki fungsi dan peranan dalam fungsi produksi, fungsi distribusi, dan fungsi konsumsi. Pranata pendidikan mempunyai fungsi meningkatkan potensi, kreativitas dan kemampuan diri, membentuk kepribadian dan pola pikir yang sistematis, serta mengembangkan sikap cinta tanah air.Pranata politik memiliki fungsi dan peranan sebagai pelindung dan penyaluranaspirasi atau hak asasi manusia, memberikan pembelajaran bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadarannya berpolitik di kalangan masyarakat.

4. Bab 13

Pengendalian sosial adalah suatu cara dan proses, baik terencana ataupun tidak terencana dalam upaya manusia untuk mengendalikan individu, kelompok, atau pun masyarakat untuk dapat berperilaku selaras atau sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengendalian sosial dibedakan menjadi tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif. Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial dibedakan menjadi pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Berdasarkan caranya, pengendalian sosial dapat dilakukan secara persuasive dan coersif. Berdasarkan pelakunya, pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi pengendalian pribadi, pengendalian institusional, pengendalian resmi, dan pengendalian tidak resmi.

Tahapan pengendalian sosial di masyarakat dimulai dari tahap sosialisasiatau pengenalan, tahap penekanan sosial, dan tahap pendekatan kekuasaan atau kekuatan. Bentuk-bentuk pengendalian sosial dapat berupa gosip, teguran, sanksi atau hukuman, pendidikan, dan agama. Beberapa pranata sosial yang berperan dalam upaya pengendalian social meliputi pranata keluarga, pranata agama, pranata ekonomi, pranata pendidikan dan pranata politik.

Cukup sekian dari saya tentang Materi IPS Kelas 8 khususnya dalam pembahasan Rangkuman Materi IPS Kelas VIII. Semoga dapat bermanfaat untuk anda semua, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pembahasan. Terimakasih.