Nih Tugas Resum Buku Analisis Kebijakan Publik
Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat kita lakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus di evaluasi. Untuk dapat mengetahui out come, dan dampak dari suatu kebijakan sudah tentu memerlukan waktu tertentu, misalnya, 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka out come dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatife lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.
Sebagai contoh, untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, baru dapat dilakukan pada tahun keempat atau kelima. Sebab pada tahun pertama baru tahap sosialisasi, tahun kedua masuk tahap penciptaan berbagai peraturan pemerintah untuk mendukung berbagai pelaksanaan pasal – pasal dalam undang – undang yang bersangkutan, tahun ketiga baru mulai diimplementasikan. Tahun keempat dan lima baru dapat diketahui outcome dan dampaknya dari implementasi undang – undang tersebut. Sebaliknya, terhadap peraturan – peraturan yang kurang strategis, dan lebih bersifat teknis, misalnya peraturan pemakiaan helm bagi para pengendara sepeda motor, evaluasi dapat dilakukan pada tahun kedua atau tahun ketiga. Pada tahun kedua sudah dapat diketahui berapa persen dari pengendara sepeda motor yang memakai helm, dan seperti apa dampaknya terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas, apakah jumlah korban kecelakaan lalu lintas bagi pengendara sepeda motor semakin turun dibandingkan dengan sebelum ada peraturan pemakaian helm.
2. Tujuan Evaluasi
a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajad pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
c. Mengukur tingkat kluaran ( outcome ) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
d. Mengukur dampak suatu kebijkan. Pada tahap lebih lanjut evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengatuhui adanya penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasarn dengan pencapian target.
f. Sebagai bahan masukan ( input ) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijkan yang lebih baik.
Yang di maskud Input adalah bahan baku ( raw materials ) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupasumber daya manusia, sumber daya financial, tuntutan- tuntutan, dukungan masyarakat.
Out put adalah keluaran dari sebuah sistem kenijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijkan, pelayanan/ jasa, dan program. Sebagai contoh, out put dari proyek irigasi adalah tersedianya saluran irigasi sepanjang sekian km.
Sedangkan Out Come adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Sebagai contoh Proyek irigasi, maka outcomes-nya adalah tersedianya supplai air berjumlah sekian kubik, peningkatan jumlah luas sawah yang mendapat irigasi.
Impact ( dampak ) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Contoh : proyek Irigasi, maka dampaknya adalah meningkatnya frekuensi tanam padi, kenaikan tingkat produksi padi, dan meningkatnya pendapatan petani.
3. Alasan Evaluasi Kebijakan
Pertanyaan utama yang harus mendapatkan jawaban adalah kenapa perlu adanya evaluasi ?
Bukankah dengan di implementasikan suatu kebijkan sudah cukup, keran evaluasi hanya membuang biaya dan tenaga. Tentu saja untuk kepeluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan ( sustainable ) suatu program, evaluasi sangat diperlukan. Dengan evaluasi, kebijakn – kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengurangi kesalahan yang sama. Berikut ini diberikan beberapa argument perlunya evaluasi.
a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni sberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
b. Menegtahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
c. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertnggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
d. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
e. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhinya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.
4. Pendekatan Terhadap Evaluasi
Ada tiga jenis pendekatan evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn ( 1994 ), yakni :
(1) Evaluasi Semu ( pseudo evaluation )
Adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid menganai hasil –hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya ( self evident ) atau tidak kontroversional.
(2) Evaluasi Formal ( formal evaluation )
Adalah evaluasi yang mengunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil – hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.
(3) Evaluasi Keputusan Teoritis ( decision theoretic evaluation )
Adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercayadan valid mengenai hasil –hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.
5. Indikator Evaluasi
Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (1994) mencakup lima indikator sebagai berikut :
No | Kriteria | Penjelasan |
1 | Efektivitas | Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai |
2 | Kecukupan | Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah ? |
3 | Pemerataan | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda ? |
4 | Responsivitas | Apakah hasil kebijakan memuat prefensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka ? |
5 | Ketepatan | Apakah hasil yang dicapai bermanfaat ? |
Sumber : Dunn 1994 :405
Sementara itu, Langbein (1980) menyusun kriteria atau indikator program– program publik terdiri dari tiga yakni:
1) Pertumbuhan ekonomi
2) Distribusi keadilan
3) Preferensi warganegara
6. Data dan Informasi
Kegiatan evaluasi membutuhkan data dan informasi yang berhubungan dengan kebijakan atau program yang dijalankan sebagai bahan untuk melakukan penilaian. Penilaian terhadap suatu program tidak mungkin dilakukan tanpa ada dukungan data dan informasi. Dengan demikian, data dan informasi adalah krusial dan harus dikumpulkan semenjak kebijakan atau program diimplementasikan. Untuk itu, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, yakni ;
1) Dokumentasi dari laporan kegiatan, baik laporan tahunan, semesetran, atau laporan bulanan.
2) Survai terhadap program yang telah di implementasikan dengan mempersiapkan instrument survai, seperti daftar pertanyaan.
3) Observasi, yakni melalui pengamatan langsung dilapangan evaluator dapat membuat penilaian tentang keberhasilan suatu program.
4) Wawancara, metode ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai para stakeholder yang terlibat dalam implementasi program, terutama para kelompok sasaran.
5) Metode campuran dari berbagai metode diatas dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap.
6) Focus Group Discusson ( FDG ). Akhir – akhir ini berkembang metode FDG yakni dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholders yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross check satu sama lain.
7. Metode Evaluasi
Untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan ada beberapa metode evaluasi, yakni :
1) Single program after –only
2) Single program before- after
3) Dan comparative before – after
8. Kendala Evaluasi
1) Kendala Psikologis
Apabila hasil evaluasi menunjukakan kurang baik, bisa jadi akan menghambat karier mereka. Sehingga banyak aparat memandang kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting dari proses kebijakan publik.
2) Kendala Ekonomis
Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tdidak sedikit, sperti biaya untuk pengumpulan dab pengolahan data, biaya untuk para stsff adminitrasi, dan biaya untuk para evaluator.
3) Kendala Teknis
Evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang up to date.
4) Kendala Politis
Evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis.
5) Kurang tersedianya evaluator
Pada berbagai lembaga pemerintah, kurang tersedia sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi melakukan evaluasi.
Diatas adalah Contoh Tugas resum buku analisis kebijakan publik, semoga dapat menambah wawasan anda sekalian.